PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL ASING MELALUI BADAN ARBRITASE INTERNASIONAL

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL

ASING MELALUI BADAN ARBRITASE INTERNASIONAL

Daïam pengkajíań masaîah penanaman modaï asing di Indonesia masih banyak daïam khasanah hukum kita yang memerïukan penyeïesaian dengan sistem-sistem hukum lain yang mempunyaî ruang  ïingkup Ínternasíonaî. Hal ini sehubungan dengan pentingnya  penanaman modaï asing daïam peïaksanaan pembangunan di tanah air. Daìam perkembangannya daîam masa sekarang ini Sektor  investasi menunjukkan peningkatan yang menakjubkan dan telah  berhasíï pula menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang  paîing disukai oïeh negaramnegara maju yang ingin menanamkan  modaïnya ke ïuar negeri, terutama di negara negara berkembang.  Keadaan yang demikian ini perîu diimbangi dengan penyesuaían peraturan perundang~undangan dan ketentuan-ketentuan hukum îain yang dísesuaikan dengan apa yang disebut prînsip-prínsip hukum Internasional disamping hukum nasionaì. Penyesuaian yang demikían ini perlu diimbangi, karena akan mempengaruhi juga keberadaan sistem hukum nasionaî. Dengan berkembangnya hukum nasionaï yang teïah mengikutsertakanmakalah adedidikirawan prinsip-prinsip hukum ïnternasionaï ini akan sangat mempengaruhi dan membantu masaïah-masaïah daïam penanaman modaî asíng yang dalam haî ini khusus masaîah sengketa penanaman modaï asing yang menyangkut unsur asing. Disamping itu juga akan ìebih mudah rasa percaya pada para investor yang hendak menanamkan modaìnya di Indonesia. Penanaman modaî asing pada dasarnya merupakan peìengkap modaî dan teknoïogi di dalam rangka mengoîah kekuatan ekonomí  díperìukan penanaman modaî yang kesemuanya didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia itu sendirî. Tentu saja daìam hal? ini tidak ïepas dari apa yang disebut kerjasama dengan pihak ìuar negerí dimaßa juga teïah diatur dalam peraturan perundang­undangan yang menyatakan bahwa dimungkinkan untuk penanaman  asing di Indonesia. (UU No. 1 tahun 1967) Dari uraian diatas kíta ketahui bahwa haî ini tidak lepas  dengan apa yang disebut dengan kerjasama dengan pîhak îuar negerí, sehingga dengan demíkian dapat díketahui bahwa didaïam kerjasama ini ada unsur asingnya . Apakah itu suatu badan hukum asing atau suatu pemeríntahan asing. Kerjasama ini tentu saja dengan bentuk perjanjian­perjanjían înternasiona1 yang mengkhususkan didalam perjanjîanmakalah adedidikirawan perdata ínternasíonaî. Oïeh karena perjanjian itu di bidang perdata maka yang mengatur daîam hal ini adalah Hukum Perdata Internasionaï ( HPI ). Persetujuan tersebut dasarnya akań saîing menjamin kepastian hukum dari kedua pihak.Di daìam persetujuan atau perjanjian penanaman modal asing ini para pihak tidak mau dirugikan. Kewaspadaan untuk mencegah terjadínya hal-hal atau akibat-akibat yang bersifat negatif daîam hubungan penanaman modal asíng ini merupakan kewaspadaan bersama antara para pihak daïam perjanjian baik pada investor maupun pada pihak nasionaî. Sesuai dengan uraian dîatas maka perìu  adanya suatu kesepakatan mengenai prosedur penyeìesaian sengketa yang dítentukan secara jeîas dan pasti, sebelum perjanjían penanarnan modaì asing di tanda tangani para pihak. ( Piîihan hukum secara tegas-tegas ).

PERMASALAHAN

Sebeìum kita memasuki daïam permasalahan daìam makaïah 'ini maka kita perìu  bahwa dalam piïihan tegas-tegas daîam penyeïesaian sengketa perjanjían atau persetujuan antara pihak investor (unsur asing) dengan pihak nasionaî biasanya memakai badanmakalah adedidikirawan arbrítase internasionaï yang di bantu berdasarkan sídang tahunan Bank Dunia pada tahun 1966. Dari uraian diatas dapat kita tuïis beberapa masaìah yang menyangkut sengketa penanaman modaî asíng yaitu

- Bagaimana kekuatan hukum  badan arbritase interna-sional itu diïaksanakan

-Bagaimanakah peranan pengadiîan Nasionaï dalam pelaksanaan keputusan badan arbritase internasionaì

- Bagaimanakah pelaksanaan keputusan badan arbritase internasional di Indonesia

PEMBAHASAN

Sebeîum kita memasuki yang ìebih dalam mengenai pembahasan ini maka  baik kaïau kita mengetahui arti darí pada Modaî adalah Aïat pembayaran îuar negerí yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang digunakan untuk pembayaran Perusahaan Modaï Asing adaîah aîat pembayaran ìuar negerî, demikian yang dimaksud dalam undang­undang tersébut, akan tetapi apa-apa yang di maksud dalam alat pembayaran ïuar negeri oïeh pembuat undang-undang  tidak diberikan kríteria yang jelas. Penanaman Modaî Asing menurut Undang­undang No. 1 tahun 1967 adaïah “... menyangkut penanaman modaî asing sacara ïangsung yang díîakukan menurut atau berdasarkanmakalah adedidikirawan ketentuan-ketentuan Undang­undang ini dan yang digunakan menjalankan perusahaan di "indonesia, daïarn arti bahwa pemiïikan modal sacara langsung menunggu resiko dari penanaman modal  tersebut. Daîam arti dan maksud tersebut diatas jelas bahwa penanaman modaî asing adaïahpenanaman modaî yang diïakukan secara 1angsung, danI mengenai istiîah ini UU tersebut tidak memberikan pengertian yang jeïas. Mengenaí haï ini Prof. Dr. Ismaiï Sunny, SH. memberikan pengertían bahwa : "Penanaman modaì sacara îangsung oïeh pembuat undang-undang untuk memberikan kesempatan bagi penanam modal asing untuk dengan leluasa mengusahakan dan menyeìenggarakan pimpinan daîam perusahaan yang di jaïankan di Indonesia dengan modal asingnya". Sesuai dengan penyeïesaian sengketa daïam penanaman modaî  asíng ini maka harus di berïakukan hukum mana yang di pakai dalam perjanjian ini Hukum Perdaîa Internasionaï mengenaï adanya  piîihan hukum. Teori­teori píîihan hukum ini díbagí daîam 4 teori yaitu

1.       Pilihan hukum secara tegas~tegas yaitu pílihan hukum secara tegas ditentukan dalam perjanjian bahwa hukum yang dipakai adaîah hukum suatu negara yang dalam makaïah ini para pihak menentukan bahwa yang dípakai adalah hukum atau keputusan dari badan arbritase ínternasionaî.

2.       Piîihan _hukum secara  yaitu piìihan hukum makalah adedidikirawanyangdidasarkan pada maksud para pihak yang dìsimpuìkan dari perbuatan­perbuatan menuju kearah  Dari kontrak dapat diïihat bahwa para  pihak memang secara diam­diam menghendaki bahwa hukum dari sesuatu negara yang diperìukan.

3.        Piïihan hukum anggapan yaitu hukum yang diberîakukan menurut dugaan hakim bahwa para pihak mengadakan pilihan hukum dari suatu negara. 

4.        Pilihan hukum hípotetis yaítu hukum yang diberlakukan menurut pemeriksaan hakim seandainya para pihak mengadakan piïihan hukum maka hukum manakah yang kira­ kira akan dipiîih.

Dari uraian diatas jeïas bahwa daîam penentuan sengketa dan penyeîesaian sengketa penanaman modal asing ini para pihak mengadakan píìíhan hukum secara tegas-tegas yaitu  Badan Arbritase Internasionaì.

Badan arbritase internasionaï adaîah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan konvensi internasionaî yang di sponsorioleh Bank-Dunia pada tahun 1966 teïah meïahirkan suatu konvensi tentang penyelesaian sengketa penanaman modaï asing (Convention on the settïement investment disputes sates and nationaïs of other states)

Berdasarkan konvensi ini maka díbentuk suatu pusat internasionaî untuk penyelesaiaan daripada sengketa mengenai penanaman modaï (Internasionaì Centre for the Settlement of Disputes) yang dísingkat menjadi ICSID. Pusat ini dibentuk untuk memberikan jaminanmakalah adedidikirawan kepada para pihak investor didaìam penyeïesaian sengketa, mereka tidak lagi dapat diberÍakukan sewenang-wenang. Disamping itu konvensi ini juga memberikan fasiìitas untuk konsolidasí dan arbritase mengenai sengketa penanaman modaì asing yang diadakan diantara negara peserta dengan warga negara asíng  yang telah mengadakan perjanjian penanaman modal. Konvensi tersebut merupakan persetujuan ínternasíonaì, akan tetapi tak semudah atau tak sebebasnya negara dapat menjadí anggotanya, karena dalam haï ini harus terïebih dahuîu memenuhi persyaratan»persyaratan sebagai berikut :

a.       Harus menjadi anggota dari Bank Dunía untuk REKONTRUKSI dan PEMBANGUNAN

b.       Harus terlebih dahuîu menandatangm' konvensi dan menyetujui menurut hukum yang berîaku untuk negara yang bersangkutan.

Oïeh karena Indonesia teîah menjadi anggota Bank Dunia untuk Rekontruksi dan Pembangunan maka syarat tersebut teîah dipenuhi untuk ikut serta daîam konvensi tersebut. Telah diketahui bahwa Indonesia teîah termasuk negara peserta konvensî mengenai ICSID maka daîam pembahasan makalah ini yaitu mengenaí sengketa penanaman modaî asing antara Pemerintahmakalah adedidikirawan Indonesia dengan warganegara atau badan hukum asing, kîta  jelas bila dikemukakan satu kasus mengenai sengketa penanaman modaî asing tersebut. KASUS PENCABUTAN LISENSI OLEH BKPM pada AMCO ASIA COORPORATION. ( 9,JuIi 1980 ) Pencabutan îisensí  BKPM kepada Amco Asia Coorporatíon dirasa sebagai tindakan yang sewenang-wenang oîeh píhak Amco Asia Coorporatíon, sehingga pihak AAC meîakukan perkara ini kepada badan Arbritase Internasionaì.

Keputusan Dewan Arbritase dalam sidang pertama dibawah pimpinanProf. Berthoîd dari Perancis teïah memberi suatu keputusan mengenai masalah yurisdiksi. Daïam keputusan  Indonesia diharuskan membayar genti rugi sebesar US $.3.200.000 beríkut bunga. Penggugat daîam penanaman modal ini menuntut ganti rugi sebesar US $.4.200.000 )fang pembayarannya harus diïakukan diîuar Indonesia. Jumïah tersebut adalah termasuk modaï yang ditanam píhak investor di dalam pembangunan Hoteï Kartika Maza oleh PT Wisma Kartika, sesuai dengan management contract yang teîah dibuat.I

Daïam haï ini usaba pemerintah Indonesia (BKPM) untuk mengusahakan pembatalan putusan tersebut ternyata memberikan hasiï yaitu dengan keputusan Dewan Ad_Hoc yang memberikan keputusan bahwa keputusan Dewan Pertama dibata1kan tetapi dengan modifikasi tertentu. Aïasan yang dipakai panîtia ini karena menganggap bahwa Dewan Pertama teïah meïampui batas-batas kewenangannya dalam menangani perkara im'. Karena ternyata pihak investor asing kurangmakalah adedidikirawan daîam memberikan modaï yang diperjanjikan daïam perjanjian antara AAC dengan pihak PT Wisma Kartika Indonesia (KPM) juga menganggap dan mendasarkan pada kewenangannya tersebut, bahwa Dewan Pertama Arbritase teîah keîiru dan keputusan tersebut teïah mengenai sendi­sendi fundamentaï dan perasaan keadilan sehingga bertentangan dengan ketertiban umum. Sehubungan dengan haî diatas daîam ICSID itu sendíri dalam saîah satu pasaînya menyatakan bahwa daîam penyeïesaían sengketa ini dimungkinkan memakai hukum dari negara mana modal tersebut ditanam. dadi daîam kasus ini hukum Indonesiaïah yang dipakaî. Daîam haî dipakai hukum Indonesia maka sudah jeïas bahwa pengadiîan Jakarta Pusat yang menangani perkara ini. Dari kasus diatas diputuskan bahwa dibenarkan adanya pencabutan ïisensi kepada AAC karena ternyata benar bahwa pihak AAC tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut daîam perjanjian, yaitu kurang daîam menanamkan moda1nya kepada PT Wisma Kartika unîuk membangun Hoteì Kartika Pîaza. Daìam kasus pencabutan îisensi ini dapat Kita ketahui bahwa ternyata kekuatan putusan Badan Arbrítase Internasionaï baik itu melaîui Dewan Pertama Arbritase maupun Panitía Ad Hoc-nya mempunyai kekuatan hukum yang pasti, hal itu dapat díîihat dari pentaatan para pihak yang mengakuî keputusan tersebut.Pembahasan lebih lanjut mengenai peranan pengadiîan Nasionaï yang daîam haì ini pengadiïan Indonesia daïam pelaksanaan keputusan Badan Arbrítase Internasîonaï kita tidak ïepas dari pelaksanaan makalah adedidikirawaneksekusi dari pengadilan tersebut. Peranan pengadíïan yang diìaksanakan oîeh pengadiìan Jakarta Pusat daïam peïaksanaan eksekusi putusan badan arbritase asing yang berlangsung seteïah didaftarkan di kepaniteraan pengadiîan Jakarta Pusat. Yang menarik dalam ha1 ini adaîah waktu pengiriman harus diïaksanakan dalam waktu seïambat-ìambatnya 14 hari terhitung sejak díterimanya permohonan tersebut. Adanya syarat-syarat tertentu tentang dokumen-dokumen daîam berkas yang mengharuskan disertakannya turunan putusan dari arbritase asing yang diidentifikasí. Satu syarat yang harus dipenuhi yaítu bahwa memang antara Indonesia dan negara dimana putusan asing yang bersangkutan dijatuhkan harus terdapat di daîam konvensi internasionaï mengenai kemampuan serta peìaksanaan arbritase asing  baik sacara bilateraï maupun secara  dan dîtambahkan pula bahwa pelaksanaannya harus atas dasar timbaî balik). Persyaratan yang harus diperhatikan puïa adaïah bahwa putusan  tidak  bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan arbritase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia secara terbatas makalah adedidikirawanyaítu putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Daìam kasus antara PT WISMA KARTIKA dengan AMCO ASIA COORPORATION (AAC) juga telah diputuskan oleh pengadiîan Jakarta Pusat bahwa keputusan dari arbrítase asing tersebut teîah memenuhi persyaratan yang diperïukan sehingga eksekusi clar‘1' putusan tersebut teìah di1aksanakan yaitu pihak AAC hanya menerima ganti rugi sebesar modaî yang ditanamkan pada pihak PT W1SMA KARTIKA saja. Dan pihak PT Wisma Kartika dengan persetujuan Pemeríntahan Indonesia (BKPM) dapat mencari investor asing 1ain yang sanggup mengganti pihak AAC. Tidak semua putusan arbritase Wuar negeri  merta harus diîaksanakan di Indonesia.Misalnya daîam Perkara Bakri Brothers V. Trading Corp of Pakistan Ltd, 4231 K/Pdt/1986. Mahkamah Agung Repubîik Indonesia telah menguatkan putusan pengadiîan negeri dan Pengadílan Tinggi yang menoîak permohonan agar putusan arbritase London diïaksanakan. perkara ini bermuïa dengan dítanda tanganinya juaî beli minyak keîapa sawít antara Bakri Brothers  minyak keîapa sawít tersebut ke Karachi. Namun ternyata suppîier di Singapura tidak dapat mengirimkan minyak tersebut. Sengketa kemudian diputuskan oîeh arbritase dl London